Dalam rangka mewujudkan tertib arsip, dan guna menunjang kelancaran dalam pengelolaan arsip serta mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya sinkronisasi informasi kearsipan, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah maka Gubernur Jawa Tengah menerbitkan dan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2024 tentang Klasifikasi Arsip! Link bisa didownload ditautan ya ...

Dalam rangkaian penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) di Desa Ngandagan di mulai dengan musyawarah di tingkat Rukun Tetangga dalam menggali gagasan prioritas dan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di masing-masing lingkungan. Tahapan berikutnya adalah musyawarah dusun (Musdus). Di Desa Ngandagan ada 2 dukuh, Dukuh Krajan dan Dukuh Karangturi. Mengingat jumlah warga Ngandagan yang cukup banyak, dan juga dengan harapan agar bisa lebih optimal dalam menggali gagasan warga maka oleh Tim Penyusun RPJMDes dibuatlah ...

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.  Secara umum, Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas :1. RPJMDesa (untuk Jangka Waktu 8 tahun)2. RKPDesa (untuk Jangka Waktu 1 tahun yang merupakan Penjabaran dari RPJMDesa) Sebagai tindak lanjut pembentukan Tim Perubahan RPJMDesa, maka pada hari Jum'at 7 Pebruari 2025 bertempat di Balai Desa Ngandagan, dilakukanlah rapat yang dipimpin ...

Bertempat di Balai Desa Ngandagan, Senin 3 Pebruari 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2025. Musyawarah dipimpin langsung Bapak Bagiono - Kepala Desa Ngandagan dan dihadiri oleh Bapak Saefudin (Pendamping Desa Kecamatan Pituruh), BPD, Ketua RT & RW dan perwakilah tokoh masyarakat.  Dalam sambutannya Bapak Kepala Desa Ngandagan mengingatkan pentingnya musyawarah untuk mufakat dimana setiap perwakilan yang hadir dapat meneruskan informasi kepada warga ...

Bulan Februari merupakan bulannya Kabupaten Purworejo, tepatnya tanggal 27 Februari yang diperingati sebagai hari jadi. Untuk tahun ini, 2025, adalah hari jadi ke-194. Nah hari Jumat kemarin, tanggal 31 Januari 2025 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan peluncuran logo hari jadi dengan mengusung tema "Gatining Kekalih Tumenga Ing Pangabekten. Seperti dikutip dari laman https://purworejokab.go.id/web/read/3668/makna-dan-filosofi-logo-hari-jadi-ke-194-kabupaten-purworejo-tahun-2025.html, Tema ini mengandung makna harapan ...

Adanya revisi Undang-Undang Desa yang kemudian ditetapkan dengan Nomor 3 Tahun 2024 berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pasal 79 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa RPJM Desa mencakup jangka waktu selama 8 (delapan) tahun masa jabatan seorang Kepala Desa. Sementara itu, RPJM Desa sebelumnya memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dengan menambah periode dokumen RPJM Desa untuk tahun ke-7 dan tahun ke-8, sesuai dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Bertempat di Balai Desa Ngandagan, ...

Bertempat di Balai Desa Ngandagan, Kamis 30 Januari 2025, bertepatan dengan diselenggarakannya Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Kepala Desa Ngandagan Bapak Bagiono menyerahkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 160.19/02/2025 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Ngandagan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo untuk Periode 2025-2030. Adapaun mereka yang terlantik adalah : NO NAMA JABATAN ALAMAT 1 ROMLI Ketua RW 001 RT. 001 / RW. ...

Ditetapkannya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.Yang menjadi fokus keluarnya Keputusan ini adalah alokasi Belanja Desa minimal sebesar 20�ri Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa,Badan Usaha Milik Desa bersama, ...